GARUT – JejakInformasiJabar.com – Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panji Wulung atau MBG yang berlokasi di RT 03 RW 06, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, menuai penolakan dan kritik dari sejumlah warga setempat.
Warga mempertanyakan proses pembangunan hingga operasional dapur tersebut yang diduga tidak pernah melalui komunikasi maupun persetujuan masyarakat sekitar. Selain itu, persoalan perizinan lingkungan dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi sorotan.
Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran sejak awal pembangunan mereka tidak pernah diajak bermusyawarah ataupun diberikan penjelasan mengenai dampak operasional dapur tersebut terhadap lingkungan sekitar.
Menurut keterangan warga, pihak pengelola sebelumnya sempat menyampaikan bahwa masyarakat akan diundang saat pembahasan maupun pembangunan sistem IPAL. Namun hingga saat ini, janji tersebut disebut tidak pernah direalisasikan.
"Dari awal pembangunan kami tidak pernah dilibatkan. Waktu itu katanya nanti masyarakat akan diundang saat pembuatan IPAL, tapi sampai sekarang tidak pernah ada undangan ataupun pemberitahuan," ungkap salah seorang warga.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah berbagai komentar dan aspirasi yang disampaikan kepada pihak manajemen Dapur SPPG Panji Wulung disebut tidak mendapatkan tanggapan.
Akibatnya, warga berencana menyampaikan keberatan secara resmi dan meminta adanya kejelasan terkait berbagai aspek administrasi maupun teknis operasional dapur tersebut.
Beberapa poin yang dipersoalkan warga di antaranya meliputi:
- Dugaan belum adanya persetujuan atau izin lingkungan dari masyarakat sekitar.
- Kejelasan dokumen perizinan yang berkaitan dengan operasional dapur.
- Sistem pengelolaan limbah melalui IPAL agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan warga.
- Kurangnya keterbukaan dan komunikasi dari pihak pengelola kepada masyarakat.
warga masyarakat lain juga membenarkan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan sejak awal proses pembangunan.
Menurutnya, komunikasi yang baik dengan warga merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan sekitar.
"Kami berharap ada keterbukaan. Warga bukan menolak program pemerintah, tetapi ingin semua prosedur ditempuh dengan baik dan masyarakat dilibatkan sejak awal," ujar warga yang enggan di sebutkan namanya.
Situasi di lingkungan warga pun disebut mulai memanas karena aspirasi yang disampaikan belum memperoleh penjelasan dari pihak pengelola.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak pengelola Dapur SPPG Panji Wulung belum membuahkan hasil. Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG masih enggan di wawancara .
( F. BOY / Kaperwil Provinsi Jabar )
