Garut – jejakinformasijabar.com
Dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi realita di lapangan mencuat di PKBM Bumi Indonesia yang beralamat di Kampung Tabrik RT 03 RW 02, Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Sorotan ini menguat setelah kepala PKBM tersebut tidak memberikan tanggapan saat dimintai wawancara oleh awak media.
PKBM yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Hanapi Mukhtariyah itu tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam data tersebut disebutkan terdapat tujuh ruang kelas, satu ruang pimpinan, satu ruang guru, serta satu toilet.
Namun, saat tim media mendatangi lokasi, kegiatan belajar mengajar tidak terlihat dengan alasan sedang libur. Dari hasil pantauan, di lokasi hanya tampak satu ruang belajar, satu ruang kantor, serta satu ruangan terbuka. Kondisi fisik bangunan dinilai tidak mencerminkan jumlah sarana prasarana sebagaimana tercantum dalam Dapodik.
Selain itu, jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik mencapai 418 siswa. Angka tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan informasi warga sekitar, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran diduga tidak sebanyak yang terdata.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa kegiatan belajar biasanya berlangsung pada hari Sabtu. “Pembelajaran paling hari Sabtu, tidak mungkin sampai 418 orang. Ruangan kecil begitu paling sekitar 25 orang kurang lebih,” ujarnya.
Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala PKBM Bumi Indonesia, Romdon Hanapi, baik dengan mendatangi lokasi maupun melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. Sikap tersebut menimbulkan kesan bungkam saat diminta wawancara terkait klarifikasi jumlah siswa maupun kesesuaian sarana prasarana.
Sebagai lembaga pendidikan nonformal, PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Karena itu, akurasi data dalam Dapodik, baik terkait jumlah peserta didik maupun sarana prasarana, menjadi hal penting, terutama jika berkaitan dengan perencanaan program dan potensi penerimaan bantuan pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun instansi pendidikan terkait di Kabupaten Garut mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut. Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.
( F. BOY / Kaperwil Provinsi Jawa Barat )
