GARUT — jejakinformasijabar.com
Pemandangan kontras terlihat di Kampung Cilongkrang RT 05 RW 01, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Tepat di depan gerbang Kantor Desa Sukalaksana, berdiri sebuah rumah dengan kondisi jauh dari kata layak huni.
Rumah tersebut dihuni oleh pasangan suami istri, Ibu Ratnasih dan suaminya, Bapak Bana. Keduanya telah lama tinggal di bangunan yang kondisinya memprihatinkan. Dinding rumah tampak rapuh, atapnya usang, serta bagian dalam rumah jauh dari standar kenyamanan dan keamanan.
Ratnasih sehari-hari hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja sebagai buruh pencari rumput (ngarit) untuk kebutuhan pakan ternak milik orang lain. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka kesulitan memperbaiki tempat tinggalnya secara mandiri.
“Belum pernah ada yang datang survei atau menawarkan bantuan rutilahu,” ujar Ratnasih saat ditemui di kediamannya.
Ia mengaku hingga kini belum pernah didatangi pihak pemerintah desa untuk pendataan maupun pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), meskipun lokasi rumahnya berada persis di depan kantor desa yang menjadi pusat pelayanan masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Beberapa warga sekitar berharap ada perhatian lebih dari pemerintah desa, mengingat keberadaan rumah tersebut bukan berada di lokasi terpencil, melainkan tepat di depan simbol administrasi pemerintahan desa.
Kepala Desa Sukalaksana, Ali Sadikin, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan bahwa kondisi ekonomi warga yang lebih parah dari Ratnasih masih banyak di desanya.
“Ekonomi yang lebih parah dari Ratnasih banyak pak,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa rumah Ratnasih sebenarnya sudah pernah diajukan dalam program bantuan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pengakuan Ratnasih yang merasa belum pernah ada survei ataupun pemberitahuan terkait pengajuan bantuan, meskipun rumahnya berada tepat di depan kantor desa.
Lebih lanjut, Ali menambahkan pandangannya kepada awak media.
“Mohon maaf media tidak cuma mendengar dari yang bersangkutan, coba di survei juga ekonomi ibu Ratnasih menurut kacamata masyarakat sekitar. Kadang kalau di desa ada rumah tidak layak huni tapi ekonominya bagus, begitu juga sebaliknya kadang ada rumah layak tapi ekonominya kurang bagus,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan etis di tengah masyarakat. Secara visual dan faktual, kondisi fisik rumah Ratnasih menunjukkan ketidaksesuaian standar kelayakan hunian. Di sisi lain, keberadaannya yang tepat di depan kantor desa menimbulkan kesan kurangnya sensitivitas sosial dan respons cepat dari pemerintah setempat.
Program Rutilahu pada dasarnya dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal di rumah yang aman dan sehat. Transparansi pendataan, survei lapangan, serta komunikasi yang jelas menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan klaim antara pemerintah desa dan warga.
Situasi ini menjadi catatan penting bahwa tata kelola sosial di tingkat desa tidak hanya soal administrasi, tetapi juga soal kepekaan dan keteladanan. Keberadaan rumah tidak layak huni tepat di depan kantor desa seharusnya menjadi pengingat paling dekat bagi pemerintah desa untuk memastikan tidak ada warganya yang terabaikan.
( F. BOY / Kaperwil Provinsi Jawa Barat )
